-
Politik Luar Negeri 12 Maret 1966
Politik luar negeri Indonesia pada masa yang condong kepada salah satu blok. Pada msa Demokrasi Terpimpin merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu orde baru bertekad untuk mengoreksi bentuk-bentuk penyelewengan politik luar negeri Indonesia pada masa orde lama.
Memihak kepada salah satu blok dinyatakan salah oleh MPRS. Indonesia harus kembali ke politik luar negeri yang bebas dan aktif serta tidak memencilkan diri. -
Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)
Pada tanggal 12 Januari 1966, gabungan kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong), mereka mengajukan tiga tuntutan rakyat (TRITURA) yaitu: Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya
Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
Turunkan harga barang -
Surat Perintah Sebelas Maret (Awal Orde Baru)
Aksi untuk menentang terhadap G 30 S /PKI semakin meluas menyebabkan pemerintah merasa tertekan. Oleh karena itu setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno akhirnya menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan
Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mendadak ini terkenal dengan nama "supersemar". -
Sidang Umum MPRS
1) Ketetapan MPRS No. IX tentang Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.
2) Ketetapan MPRS No. XXV tentang Pembubaran PKI dan ormasormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme- Komunisme di Indonesia.
3) Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
4) Ketetapan MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX. -
Pemilihan Umum
Pemilihan umum pada masa orde baru pertama kali 3 Juli 1971. Pemilu menggunakan sistem distrik, distrik yaitu partai-partai harus memeperebutkan perwakilan yang d sediakan untuk suatu daerah. Pemilu tahun 1977 diikuti 10 kontestan, yaitu : PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, dan Golkar. Pemilu berikutnya pada tanggal 2 Meia 1977 diikuti 3 organisasi yaitu : PPP, Golkar, dan PDI. Selanjutnya pemuli-pemilu di Indonesia selama orde baru selalu di menangkan oleh partai Golongan Karya. -
Sidang MPR Tahun 1973
Dengan pemilu I 1971, maka untuk pertama kali RI mempunayai MPR tetap, yaitu bukan MPRS. Pimpinan MPR dan DPR hasil pemilu I adalah idham chalid. Selanjutnya MPR ini mengadakan sidang pada bulan Maret 1973. Dengan demikian RI telah memiliki presiden dan wakil presiden sesuai dengan amanat UUD 1945. -
Pemilu 5 Tahun Sekali
Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pada masa Orde Baru untuk memilih anggota DPR/MPR dan DPRD. Pemilihan presiden dilakukan dengan sistem perwakilan di Parlemen. -
Krisis Moneter tahun 1997-1998
Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 adalah yang paling parah sepanjang orde baru. Ditandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dolar, serta menurunnya pendapatan per kapita bangsa kita yang sangat drastis. Sejumlah pabrik dan industri yang hampir gulung tikar atau disita oleh kreditor menyusul utang sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998, dan akan menghasilkan ribuan pengangguran baru dengan sederet persoalan Sosial, Ekonomi, dan Politik. -
Pemilu 1997
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru. -
Demonstrasi Mahasiswa Tahun 1998
Gerakan ini mendapatkan momentumnya saat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Namun para analis asing kerap menyoroti percepatan gerakan pro-demokrasi pasca Peristiwa 27 Juli 1996 yang terjadi 27 Juli 1996. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. -
Pengunduran Diri Soeharto 21 Mei 1998 (Akhir Orde Baru)
Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung DPR/MPR untuk mendesak Soeharto mundur.
Pada tanggal 21 Mei 1998, setelah berhari-hari para mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR, dan setelah kurang lebih 32 tahun berkuasa, Soeharto mengumumkan berhenti dari jabatan presiden.
